LUBUKLINGGAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau mengadakan Rapat Paripurna pada Senin, 10 Februari 2025, dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Rapat ini juga diikuti dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Penjabat Wali Kota Lubuklinggau, sebagai bentuk sinergi dalam mendorong regulasi yang mendukung kepentingan publik.
Rapat yang dihadiri oleh Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD, membahas berbagai rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang menjadi prioritas pada tahun 2025. Propemperda ini disusun untuk memastikan adanya regulasi yang mendukung pembangunan daerah, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Yulian Effendi, menjelaskan bahwa penetapan Propemperda 2025 adalah langkah strategis dalam menciptakan regulasi daerah yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap Ranperda yang masuk telah melalui kajian mendalam agar sesuai dengan arah pembangunan Kota Lubuklinggau.
Usai penetapan Propemperda, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Penjabat Wali Kota Lubuklinggau, menandakan komitmen untuk mengawal serta memastikan regulasi yang ditetapkan dapat segera diproses dan diterapkan. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program legislasi yang telah disusun.
Beberapa Ranperda yang menjadi prioritas dalam Propemperda 2025 mencakup layanan publik, pengelolaan sumber daya daerah, kebijakan investasi, serta peraturan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. DPRD juga menegaskan akan melakukan pengawasan ketat guna memastikan setiap regulasi benar-benar berdampak positif bagi warga Kota Lubuklinggau.
Dengan ditetapkannya Propemperda 2025, DPRD Kota Lubuklinggau berharap regulasi ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju. DPRD juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang berdampak luas dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
