JAKARTA - Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas legislatif daerah dengan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI ADKASI 2025 di Jakarta pada 25–27 Februari 2025. Kegiatan ini mempertemukan seluruh anggota DPRD kabupaten se-Indonesia untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, berbagai isu penting dibahas, mulai dari penguatan fungsi legislasi dan pengawasan, hingga strategi sinergi DPRD dengan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan publik yang efektif dan berpihak kepada masyarakat. Munas ini menjadi ruang strategis bagi para legislator daerah untuk bertukar gagasan dan memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD.
Menurut Firdaus, Munas ADKASI bukan sekadar ajang seremonial, tetapi wadah kolaboratif untuk memperkuat posisi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. “Kegiatan seperti ini sangat penting agar seluruh DPRD di Indonesia memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” jelasnya.
Firdaus menegaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama—legislasi, anggaran, dan pengawasan—yang harus dijalankan secara sinergis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam menyusun dan menyetujui APBD, serta mengawasi implementasinya di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Firdaus menyampaikan harapan agar hasil Munas VI ADKASI dapat memberikan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat kelembagaan DPRD di seluruh daerah. Menurutnya, arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika legislatif daerah berfungsi secara optimal.
“Kami sebagai wakil rakyat akan terus memperjuangkan agar keputusan hasil Munas dapat ditindaklanjuti di daerah. Ini bagian dari komitmen DPRD Musi Rawas untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” ungkap Firdaus.
Acara Munas yang juga dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seperti Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, Horas Maurits Panjaitan, dan Deddy Winarwan, menghasilkan berbagai poin penting untuk penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan DPRD daerah, demi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. ***
