LUBUKLINGGAU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau mengadakan rapat BP2D bersama Komisi, Fraksi, dan Bagian Hukum Setda pada Senin, 3 Februari 2025. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai regulasi untuk mendukung kemajuan daerah.
Dalam diskusi tersebut, BP2D dan unsur terkait mengkaji berbagai rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dianggap sebagai prioritas pada tahun 2025. Tujuan dari program ini adalah untuk menyusun kebijakan daerah yang terstruktur, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
Ketua BP2D menegaskan bahwa penyusunan Propemperda harus mempertimbangkan faktor urgensi serta manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap Ranperda yang diusulkan akan melalui proses evaluasi menyeluruh berdasarkan kebutuhan daerah, aspirasi warga, serta visi pembangunan Lubuklinggau.
Dalam rapat ini, beberapa regulasi yang masuk dalam daftar prioritas mencakup peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan sumber daya daerah, tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, serta kebijakan yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. DPRD dan tim hukum Setda juga turut memberikan masukan untuk memastikan regulasi yang disusun selaras dengan aturan hukum yang berlaku.
DPRD menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyusun serta mengimplementasikan peraturan daerah. Dengan kerja sama yang baik, regulasi yang dihasilkan dapat membawa dampak positif serta menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi masyarakat Kota Lubuklinggau.
Setelah penetapan Propemperda 2025 ini, DPRD menargetkan percepatan dalam pembahasan dan pengesahan setiap peraturan daerah yang telah dirancang. DPRD juga berkomitmen untuk mengawal seluruh tahapan legislasi guna memastikan regulasi yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Lubuklinggau.
