MUSI RAWAS - Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, kembali menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi pemerintahan dengan memimpin Rapat Paripurna DPRD dalam agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2024, Sabtu (15/3/2025). Acara berlangsung di ruang rapat utama DPRD dan dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah.
Dalam rapat tersebut, Bupati Hj. Ratna Machmud menyerahkan dokumen resmi LKPJ kepada Ketua DPRD, disertai penandatanganan berita acara dan simbolisasi penyerahan buku laporan pertanggungjawaban. Hadir pula Wakil Bupati H. Suprayitno, jajaran Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi bagian dari pelaksana program pembangunan daerah.
Firdaus Cik Olah menyambut baik penyampaian laporan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, DPRD akan melakukan telaah komprehensif terhadap isi laporan guna memastikan efektivitas setiap program yang telah dijalankan selama tahun 2024.
“DPRD akan mempelajari LKPJ ini secara mendalam sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di tahun mendatang,” ujarnya dalam sambutan rapat.
Ia menegaskan bahwa proses ini bukan hanya formalitas, melainkan bentuk nyata pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dari total 40 anggota DPRD, sebanyak 21 orang hadir dalam rapat paripurna tersebut, menunjukkan dukungan penuh terhadap proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Keterlibatan aktif seluruh unsur legislatif dan eksekutif menjadi bukti nyata adanya sinergi kelembagaan di Musi Rawas.
Firdaus menambahkan, ke depan DPRD Musi Rawas akan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis hasil (result-based governance) agar setiap anggaran publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi LKPJ untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Dengan komitmen bersama ini, DPRD Musi Rawas berharap proses penyampaian LKPJ tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. ***
