LUBUK LINGGAU – Pemerintah Kota Lubuk Linggau kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap pedagang kecil dengan membebaskan retribusi pasar selama satu bulan penuh, terhitung mulai 14 Maret 2025 hingga 14 April 2025. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, saat melakukan sidak di Pasar Inpres.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung pedagang kecil agar dapat berjualan dengan lebih tenang dan tanpa beban tambahan selama bulan suci Ramadhan.
Sidak yang dilakukan Wali Kota bukan hanya untuk mengumumkan kebijakan pembebasan retribusi, tetapi juga untuk memantau harga bahan pokok dan memastikan stabilitas harga.
Wali Kota meminta agar tidak ada perbedaan harga mencolok antar pedagang, terutama untuk barang kebutuhan pokok seperti ayam, bawang, cabai, dan sembako lainnya. Ia berharap harga tetap stabil dan seragam, agar masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman dan tanpa rasa khawatir.
Sebagai bagian dari kebijakan pro-pedagang, Wali Kota juga membebaskan retribusi di semua pasar Kota Lubuk Linggau, termasuk termasuk Pasar Moneng Sepati, Pasar Ikan (Simpang Periuk), Pasar Bukit Sulap, Pasar Inpres, serta kawasan Alun-alun Merdeka.
Selain membebaskan retribusi, Wali Kota juga memberikan peringatan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli). Ia menegaskan bahwa pedagang tidak boleh dibebani dengan biaya tambahan yang tidak resmi, seperti pungutan untuk kebersihan, keamanan, atau bentuk lainnya.
"Jika ada pedagang yang masih dimintai retribusi selama periode ini, laporkan segera. Kami akan menindak tegas oknum yang masih melakukan pungutan liar," tegasnya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan pedagang pasar dapat lebih fokus dalam meningkatkan pendapatan mereka selama bulan Ramadhan, tanpa harus terbebani dengan biaya tambahan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk terus mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan pasar yang nyaman bagi semua pihak.
